BKN: Honorer K1 Lutra Bermasalah

JAKARTA, FAJAR -- Kabupaten Luwu Utara (Lutra) adalah salah satu dari empat daerah di Indonesia yang bermasalah dalam penetapan honorer Kategori 1 (K1). Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat.

DAERAH
yang bermasalah hingga saat ini adalah Kepulauan Riau, Kabupaten Bau-Bau, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, terdapat pula beberapa daerah yang memenuhi kriteria (MK) di atas 500. BKN akan melakukan verifikasi ulang terhadap daerah dengan MK di atas 500.

"Tetapi yang keempat bermasalah ini saya akan coba cek kembali sampai sejauh mana penyelesiannya," kata Tumpak Hutabarat, di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis, 12 April.

Empat daerah yang bermasalah dengan honorer K1 tadi disebabkan berbagai persoalan. Ada karena diragukan datanya sehingga BKN perlu klarifikasi langsung ke lapangan. Ada juga masalah perbedaan persepsi karena termasuk daerah pemekeran sehingga membawa surat keputusan dari kabupaten lama. Kabupaten Lutra termasuk di masalah pemekaran.

"Luwu Utara sendiri sampai saat ini tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) dan diperkirakan tidak memakan waktu lama kok," sebut Tumpak.

Untuk itu, lanjut Tumpak, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat agar mengumumkan nama-nama K1. Imbauan ini diajukan agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat terkait pengumuman honorer K1.

Sementara itu, bagi Kategori 2 (K2), Tumpak memperingatkan para kepala BKD agar menyerahkan data-data honorer sebelum 30 April 2012. Dimana ada hardcopy dan softcopy disertai formulir aplikasi yang telah disediakan BKN di situs www.bkn.go.id. (fmc)

Sumber : Fajar Online

Tanggapan FHN

Daerah Nganjuk Termasuk Daerah yang perlu diadakan verifikasi ulang oleh BKN seperti yang kemarin telah dilakukan dengan pernyataan bermaterai 6000,-.

Semoga seluruh anggota honorer K-1 Nganjuk memenuhi MK dan dapat ditindaklanjuti oleh BKN sebagaimana mestinya.  Amien.